Kebijakan Mobil LCGC Yang Akhirnya Membebani Negara

Kebijakan Mobil LCGC Yang Akhirnya Membebani Negara
Lagi lagi, satu kebijakan pro investor dan pengusaha yang tidak matang dan terkesan banyak pesan sponsor akhirnya memberatkan negara.

Kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) yang dulu sempat ramai diperbincangkan pro dan kontra-nya kini benar benar menjadi memberatkan negara.  Mobil "murah" ( dalam tanda kutip) yang sejatinya tidak diperbolehkan memakai bahan bakar bersubsidi seperti premium memang pada akhirnya jadi omong kosong belaka.  Mobil "kembar" seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla maupun varian Suzuki ala India Karimun Wagon R pun seringkali terlihat mengantri bersama dengan kendaraan lainnya di deretan pengisian bahan bakar premium.

Mobil "LCGC" Berlogo Daihatsu yang santai isi premium – sumber : oto-detik.com

Kesadaran dari para pembeli mobil 'murah' LCGC sendiri  memang kurang. Mereka sebetulnya mengerti dan bahkan faham benar bahwa sejatinya 'haram' hukumnya bagi mobil yang sudah murah karena mendapatkan fasilitas dari pemerintah ini tak boleh mengisi BBM bersubsidi. Namun kenyataan yang ada demi alasan ekonomis, mereka pun tetap melakukannya.

Sayangnya,  penjelasan 'nakal' para Sales dealership mobil mobil tersebut pun juga tidak membantu. Dari beberapa kali percakapan dengan mereka, walaupun secara ofisial mereka sepertinya mewanti wanti tentang harusnya menggunakan bahan bakar non subsidi seperti pertamax dengan penjelasan 'sedikit' njlimet' mengenai kompresi mesin dan lain hal, pada akhirnya demi mendongkrak penjualan mereka pun mengiyakan bahwa tidak apa apa menggunakan jenis premium, dengan catatan resiko tanggung penumpang.

Lebih lucu lagi adalah beberapa berita yang dirilis beberapa media mengenai 'klaim' beberapa ATPM ,salah satunya Daihatsu , bahwa mobil LCGC mereka sudah dirancang untuk menggunakan lubang pengisian bahan bakar khusus sehingga tidak bisa menggunakan BBM bersubsidi seperti Premium. Namun justru pada ilustrasi gambar diatas, justru Daihatsu Ayla-lah yang "tertangkap tangan" sedang melakukan pengisian bahan bakar premium.  Jadi apalagi yang akan diperbincangkan?

Pada akhirnya, penjualan yang berbicara.

Menteri Keuangan Muhammad Chatib sudah mengajukan keberatan untuk peninjauan ulang kebijakan LCGC sendiri. Kekhawatiran tentang membengkaknya subsidi BBM terjawab sudah.  Grafik 'derita' negara akibat subsidi BBM akibat salah peruntukan bagi mobil LCGC ini semakin terlihat sementara pemasukan pajak besar yang diincar dari banyaknya penjualan mobil pun pada akhirnya menjadi tidak sebanding.

Muhammad Chatib pun sudah mengajukan keberatan secara resmi kepada Menteri Perindustrian M.S Hidayat yang sedari awal memang terlihat dukungannya di proyek 'palsu' ala LCGC ini. M.S Hidayat melihat dari argumen kebijakan investasi. Dari kacamata awam bisa terjemahkan sebagai kebijakan pro sponsorship bagi para taipan industri mobil.

Mimpi tentang "mobil rakyat yang murah" dan (apabila bisa) merupakan produk sendiri malah disalah gunakan dengan memberikan fasilitas kepada para produsen mobil yang memang sedari awal terlihat peran mereka dalam mendorong kebijakan ini ke pemerintah.

Salah satu mobil "untuk rakyat kecil" yang sudah dimodifikasi, Honda Brio Satya.   Keren sih tampilannya, tapi Rakyat Kecil  yang mana yang kita bicarakan disini ? sumber : otomotifnet.com

Meski demikian, Menteri Perdagangan M.S Hidayat menyetujui "usulan" Muhammad Chatib tentang penerapan diameter nozzle bahan bakar khusus mobil LCGC. Usulan tersebut sejatinya menjelaskan akan penerapan diameter pengisian bahan bakar spesifik bagi mobil yang mendapatkan fasilitas ala LCGC, sehingga pada akhirnya nanti mobil mobil tersebut tidak lagi dapat menggunakan bahan bakar bersubsidi seperti Premium sendiri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat saat acara IIMS 2013 lalu. Pasang badan untuk mati matian membela kebijakan tidak matang LCGC. Menteri  atau Sales ATPM ? – sumber : vivanews.com

MS. Hidayat meminta waktu 3 bulan untuk persiapan, bahkan didalam wawancara ke media dia menjajikan bahwa sebelum akhir masa jabatannya nanti "aplikasi" tersebut sudah akan berjalan sehingga pada akhirnya kebijakan LCGC sendiri tidak "membunuh" negara melalui pengambilan porsi bahan bakar subsidi yang jelas peruntukannya bukan untuk mereka.

Agak ngeri ngeri sedap membayangkan aplikasi proyek tersebut , apabila mengingat pemberlakuan "proyek" Radio Frequency Identification yang digawangi oleh Pertamina dan PT Inti akhirnya gagal total penerapannya.  Proyek yang proyeksinya menelan biaya sebesar 800 Milyar Rupiah ini pada akhirnya pun kandas.   Dahlan Iskan akhirnya menghentikan proyek tersebut saat perhitungan pun tidak tercapai.

Lagi lagi dana mubazir yang "dipaksakan" sekedar untuk mengalihkan perhatian masyarakat umum mengenai keberatan mereka tentang proyek LCGC yang akhirnya hanya akan menimbulkan semakin parahnya kemacetan di jalan dan membengkaknya dana subsidi.

Kenapa hal hal seperti ini dan pelaksanaan teknisnya tidak dilaksanakan terlebih dahulu dengan sebuah uji lapangan yang baik, bukan pada saat penjualan LCGC pun sudah dilakukan? Tampak seperti pertanyaan yang super klise apabila bertanya tentang kebijakan pemerintah.

Penilaian subyektif penulis pun jatuh ke MS. Hidayat. Sedari awal mendukung dan kini mendekati masa "non aktif" menyetujui bahkan menjanjikan wacana proyek baru tentang cara pembatasan ala "nozzle khusus LCGC" ini?

Sebaiknya yang dilakukan segera adalah merapatnya KPK ke mereka mereka yang ada dibalik kebijakan LCGC , terutama yang  terlihat mencolok pro kebijakan ini bagaikan para Sales ATPM. Baik itu  Menteri Perindustrian M.S Hidayat,  Wapres Boediono ataupun lainnya.

Tidak sulit kok melihatnya, apabila mau benar benar menuju kesana.

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *